Perekonomian Indonesia terus-menerus diperkokoh dengan cara mendorong dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Eksistensi UMKM di Indonesia patut diakui karena selama ini mampu menjadi roda penggerak ekonomi yang terbukti mampu bertahan, terutama pasca krisis ekonomi. Sektor ini terbukti mengambil perannya sebagai penyerap tenaga kerja cukup besar.

UMKM Indonesia merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti gigih terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bahkan,beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UKM).

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5 hingga 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 hingga 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggitingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Perkembangan UMKM di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada peliknya berbagai persoalan, sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global, tetapi pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM juga harus menghadapi persoalan domestik yang tidak pernah ada habisnya, seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu liberalisasi perdagangan, seperti adanya pemberlakuan ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah berlaku sejak tahun 2010. Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, tanpa mempertimbangka kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Misalnya kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga positioning persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia sejak diberlakukannya pasar bebas ASEAN yang merupakan titik riskan perjuangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Berbagai kemudahan perdagangan antar negara seperti pembebasan bea impor dan kemudahan birokrasi akan mendorong meningkatnya impor komoditas ke negara-negara ASEAN. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui IT (Information Technology)

Teknologi informasi digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuk. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memasuki pasar global. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis atau dikenal dengan istilah e-commerce bagi bisnis kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, mengirim produk lebih cepat ke pelanggan, mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat dan hemat, dan mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Pemanfaatan internet memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga menciptakan peluang menembus ekspor.

Agar UMKM di Indonesia dapat berkembang, pemanfaatan teknologi informasi memerlukan dukungan berupa pelatihan dan penyediaan fasilitas. Tanggungjawab terbesar untuk memberi pelatihan dan penyediaan fasilitas ini ada di tangan pemerintah, selain pihak-pihak lain yang punya komitmen, khususnya kalangan akademisi seperti perguruan tinggi. Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT perlu dibangun di setiap kabupaten atau jika mungkin di setiap kecamatan. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa sebagian besar UMKM berlokasi di desa-desa dan kota-kota kecamatan belum mampu untuk memiliki jaringan internet sendiri, apalagi memiliki websitenya. Padahal, pengembangan usaha dengan akses pasar global harus memanfaatkan media virtual. Pengembangan UMKM Berbasis IT memudahkan UMKM dalam memperluas pasar baik, di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan waktu dan biaya yang efisien. Tingkat kesejahteraan masyarakat UMKM dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya akan meningkat dan bersinergi akan berdampak positif terhadap keberhasilan pembangunan nasional. 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *